Peristiwa Penyebab Mundurnya Presiden Soeharto

Peristiwa Penyebab Mundurnya Presiden Soeharto. Badai besar yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mundur dari kekuasaan yang dipenganya selama 30 tahun lebih itu bermula dari krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997.

Gempuran gencar spekulan terhadap mata uang Thailand, baht, membuat Pemerintah Thailand tidak mempunyai pilihan lain kecuali memutuskan untuk mengambangkan nilai tukar baht. Dan, baht, yang nilai tukarnya selama empat tahun terakhir bertahan di angka 24 baht per satu dollar AS, langsung turun menjadi 26,43 baht per satu dollar AS.

Krisis moneter yang melanda Thailand itu dengan cepat menggoyang nilai tukar dari mata uang negara-negara tetangganya, seperti ringgit di Malaysia, peso di Filipina, dan tak terkecuali rupiah di Indonesia.

Akan tetapi, tidak seperti peso yang langsung anjlok 11 persen, rupiah masih agak aman. Meskipun turun, menurut Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajad Djiwandono, rupiah tidak sampai mengalami goyang hingga memaksa BI untuk melakukan intervensi.

Untuk mengamankan stabilitas kurs rupiah dari ancaman spekulasi dan mengamankan cadangan devisa pemerintah, pada tanggal 11 Juli 1997, BI memperlebar band / rentang intervensi rupiah dari 8 persen menjadi 12 persen.

Melebarnya band intervensi dari 8 persen menjadi 12 persen membuat BI tidak perlu melakukan intervensi, selama kenaikan atau penurunan kurs rupiah bergerak dalam batas-batas 12 persen.

Namun, pada hari-hari selanjutnya nilai tukar rupiah terus menunjukkan kecenderungan melemah. Bahkan, pada tanggal 13 Agustus 1997, tekanan terhadap rupiah menjadi semakin kuat, dan nilai rukar rupiah terhadap dolaar AS mencapai rekor terendah dalam sejarah, yakni Rp2.682 per satu dollar AS.

BI melakukan intervensi agresif di pasar untuk mendongkrak nilai rupah. Akan tetapi, langkah BI tidak banyak membantu. Keesokan harinya, tanggal 14 Agustus, BI terpaksa menghapuskan band intervensi karena pergerakan rupiah berada di luar batas-batas yang dapat ditoleransi. Dan, rupiah turun lagi mejadi Rp2.755 per satu dollar AS.

Hanya dalam bilangan hari, nilai tukar rupiah menembus Rp3.000 per satu dollar AS. Turunnya rupiah secara drastis itu membuat Presiden Soeharto mulai menaruh perhatian khusus meskipun ia masih menyatakan keyakinannya Indonesia bisa menahan badai yang bertiup dari Thailand itu.


"Gegala gejolak berlebihan ini hanya sementara. Dengan kebijakan yang tepat, serta ketenangan para pelaku di dalam negeri, kurs akan mencapai keseimbangan yang baru sesuai kondisi fundamental ekonomi yang ada. Saat ini, kondisi fundamental ekonomi Indonesia sangat mantap, dan kepercayaan masyarakat masih cukup kuat terhadap kondisi fundamental ekonomi kita," tegas Presiden Soeharto.

Bahkan, saat itu, Pemerintah Indonesia masih sempat menyediakan pinjaman sebesar 500 juta dollar AS untuk bersama-sama negara lain membantu Thailand memulihkan perekonomiannya dalam paket bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) senilai 16 miliar dollar AS.

Dalam suatu pembicaraan di Oriental Hotel di Kota Bangkok Thailand, bulan September 1997, di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN, Direktur BI Boediono mengatakan, kalau krisis di Thailand ini terus berlanjut, maka dampaknya untuk Indonesia akan sangat parah. "Kita berdoa sajalah agar krisis di Thailand bisa cepat diselesaikan," ujarnya.

Peristiwa Penyebab Mundurnya Presiden Soeharto, Latar Belakang Penyebab Mundurnya Presiden Soeharto, Peristwia Penyebab Krisis Moneter 1998.


Namun, harapan Boediono itu tidak terwujud, dan rupiah terus melemah. Tanggal 8 Oktober 1997, karena nilai tukar rupiah anjlok sampai Rp4.000 per satu dollar AS, Indonesia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menolehkan kepada IMF dan Bank Dunia untuk meminta bantuan.

Tanggal 31 Oktober 1997, IMF mengumumkan paket bantuannya kepada Indonesia yang mencapai 43 miliar dollar AS, 21 miliar dollar AS di antaranya adalah pertahanan lapis pertama (front-line-defence). Paket bantuan IMF itu akan dicairkan secara bertahap.

Saat paket bantuan IMF itu diumumkan, nilai tukar rupiah memang sempat memperlihatkan kecenderungan membaik. Tetapi itu tidak lama, karena setelah itu rupiah kembali terus melemah. 

IMF menilai, krisis ekonomi Indonesia yang sangat mencemaskan ini diakibatkan oleh kegagalan Pemerintah Indonesia memenuhi janji restrukturisasi ekonominya. Selain itu, tanggal 7 Januari 1998, IMF menpertanyakan komitmen Indonesia terhadap restrukturisasi ekonomi. 

Bahkan, disebutkan, IMF, yang sudah mencairkan tiga miliar dollar AS November lalu, akan menolak mencairkan bantuan tahap kedua senilai tiga miliar dollar AS yang rencananya akan diberikan pertengahan Maret 1998.

Satu hal yang menjadi sorotan IMF adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1998/1999 yang disampaikan Presiden Soeharto di DPR, 6 Januari 1998. RAPBN itu dianggap tidak realistis karena tidak memperlihatkan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang kritis.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi ditetapkan empat persen, laju inflasi 9 persen, dan kurs dipatok Rp4.000 per satu dollar AS. Padahal, nilai tukar rupiah saat itu berkisar pada angka Rp9.700 per satu dollar AS.

Tanggal 15 Januari 1998, di kediaman Jalan Cendana No. 8-10, Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus menandatangani nota kesepakatan (letter of intent) yang berisi 50 butir kesepakatan.


Usai penandatanganan nota kesepakatan itu, Presiden Soeharto mengakui bahwa RAPBN yang disampaikannya, 6 Januari 1998, itu sedikit ambisius. Karena itu, diadakanlah revisi mengingat RAPBN itu belum final.

Dalam revisi RAPBN itu, angka pertumbuhan ekonomi nol persen, laju inflasi 20 persen, dan kurs rupiah ditetapkan pada angka Rp5.000. Selain itu, langkah untuk menghapus monopoli dan berbagai pos subsidi, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), juga dipertegas.

Namun, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tetap rendah sehingga Pemerintah Indonesia mulai menjajaki alternatif lain di luar IMF. Sejak itu, mulai dibahaslah gagasan Currency Board System (CBS). Dalam CBS, rupiah dikaitkan ke dollar AS dengan nilai tukar tetap. Ada anggapan bahwa sistem nilai tukar mengambang justru membuat nilai tukar rupiah terpuruk.

Gubernur BI baru Syahril Sabirin usai pelantikan di Istana Negara, 19 Januari 1998, mengatakan, kita tidak bisa membiarkan nilai rupiah jatuh terhadap dollar AS. Yang kita inginkan tentu saja adalah nilai tukar dollar AS yang wajar, yag terjangkau, Sebab itu, barangkali CBS merupakan salah satu alternatif yang menarik untuk dipelajari.

CBS diperkenalkan oleh Steve H. Hanke, Guru Besar Johns Hopkins University di Baltimore, Maryland, AS, dan sukses diberlakukan di beberapa negara.

Gagasan untuk memberlakukan CBS di Indonesia itu mendapat tentangan keras, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, khususnya IMF. Ekonom Universitas Indonesia Dr. Sri Mulyani dan pengamat ekonomi Frans Seda termasuk di antara yang menentang CBS di dalam negeri.

Karena ada anggapan bahwa penerapan CBS memerlukan cadangan devisa yang besar sedikitnya 60-100 miliyar dollar AS. Padahal, cadangan devisa Indonesia hanya sekitar 20 juta dollar AS. Bukan itu saja, IMF pun kembali mengancam akan menahan bantuan tahap kedua yang sedianya akan dicairkan pertengahan Maret 1998. 

Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu itu, tiba-tiba Presiden Soeharto mengatakan, paket IMF yang ditandatangainya 15 Januari 1998 menjurus pada ekonomi liberal. Hal itu dikemukakannya, 8 Maret 1998, dalam percakapannya dengan Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) MPR Jusuf Syakrir usai mengadakan konsultasi pencalonan Presiden periode 1998-2003 di kediaman Jalan Cendana No.8-10.

Namun, Jusuf Syakrir tidak berani menyimpulkan bahwa melalui pernyataannya, Soeharto mengisyaratkan tidak akan melaksanakan 50 butir kesepakatan IMF.

Tarik-menarik antara Pemerintah dan IMF itu membuat krisis ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Bahkan, Thailand dan Korea Selatan, yang pada awal krisis keadaannya lebih buruk daripada Indonesia, kondisinya sudah lebih baik. 

Sumber :
Luhulima, James. Hari-Hari Terpanjang. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2001.

0 comments